Senin, 27 September 2010

Tugas Pertama ( pengantar bisnis)
















1. Mengapa anda harus belajar bisnis?


jawab : karena, jika saya bisa belajar bagaimana cara berbisnis maka saya juga bisa membuka usaha
dengan maksimal dan bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia .

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi iklim bisnis di Indonesia ?

jawab : Iklim bisnis dipengaruhi banyak faktor. Berdasarkan survei, faktor utama yang mempengaruhi iklim    bisnis adalah :
-         tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja : Insititute for Management of Development, Swiss, World Competitiveness Book (2007), memberitakan bahwa pada tahun 2005, peringkat produktivitas kerja Indonesia berada pada posisi 59 dari 60 negara yang disurvei. Atau semakin turun ketimbang tahun 2001 yang mencapai urutan 46. Sementara itu negara-negara Asia lainnya berada di atas Indonesia seperti Singapura (peringkat 1), Thailand (27), Malaysia (28), Korea (29), Cina (31), India (39), dan Filipina (49). Urutan peringkat ini berkaitan juga dengan kinerja pada dimensi lainnya yakni pada Economic Performance pada tahun 2005 berada pada urutan buncit yakni ke 60, Business Efficiency (59), dan Government Efficiency (55). Lagi-lagi diduga kuat bahwa semuanya itu karena mutu sumberdaya manusia Indonesia yang tidak mampu bersaing. Juga mungkin karena faktor budaya kerja yang juga masih lemah dan tidak merata. Bisa dibayangkan dengan kondisi krisis finansial global belakangan ini bisa-bisa posisi Indonesia akan bertahan kalau tidak ada remedi yang tepat.

-          perekonomian daerah: upaya pemulihan perekonomian nasional yang memang tidak mudah. perekonomian daerah dan secara khusus dibatasi pada perda mengenai pungutan pajak, retribusi, dan jenis-jenis pungutan lainnya.

-        Infrastruktur fisik: pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan dana dari APBN, tapi juga perlu melibatkan swasta dalam mekanisme kerja sama swasta pemerintah (private public partnership/PPP). Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Anthony Charles mengatakan, sepintas ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif, namun tanpa pertumbuhan yang berkualitas karena minimnya investasi.  Investasi butuh dana, terutama untuk infrastruktur, tapi APBN saja tentu tidak cukup.  Untuk proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, anggaran yang ada hanya cukup untuk pemeliharaan (maintenance), bukan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang baru, seperti jalan ataupun irigasi. Sudah cukup lama ditawarkan proyek-proyek infrastruktur di luar Jawa,namun tidak ada yang tertarik Dia menilai, seharusnya pembangunan infrastruktur di luar Jawa dikerjakan oleh pemerintah. Mengenai anggaran, pemerintah bisa menaikkan defisit APBN dari 1,7% menjadi 2%.

-         kondisi sosial politik: Kondisi dunia politik bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, banyak sekali mengalami perubahan dan pembaharuan di segala aspek. Sebagian besar melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintahan yang mana sebelumnya dipimpin oleh bangsa jepang yang menduduki bangsa Indonesia setelah Belanda. Pertama-tama melakukan rapat PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 agustus 1945. Agenda pertama adalah menunjuk presiden dan wakil presiden serta mengesahkan dasar negara yaitu UUD Negara. Kemudian rapat terus berlanjut dengan agenda –agenda yang lebih luas yaitu pembentukan alat-alat perlengkapan negara seperti Komite Nasional, Kabinet Pertama RI, pembagian wilayah RI atas 8 Propinsi beserta pada gubernurnya, penetapan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia, pembentukan BKR/TKR, dan lain-lain. Tetapi banyaknya hambatan dan kurangnya pengalaman dalam perjalanan pembangunan yang akan dihadapi, maka jalannya pemerintahan menjadi tersendat dan tidak seluruhnya sesuai rencana dan cita-cita yang telah di canangkan.

Untuk kasus Indonesia, birokrasi banyak disorot karena justru melahirkan iklim bisnis yang tidak kondusif. Studi Bank Dunia (2004) menunjukkan, alasan utama investor khawatir berbisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemerintah daerah maupun pusat), perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (Kuncoro, 2006). Buruknya rangking iklim bisnis ini menunjukkan Indonesia belum menjadi negara favorit bagi investor asing. Setidaknya, survei yang dilakukan International Finance Corporation (IFC) dalam laporan peringkat Doing Business 2010 membuktikan sistem birokrasi di Tanah Air yang berliku dan ketidakpastian kebijakan regulator masih menjadi momok masuknya investasi asing. Kendati begitu, hasil survei yang dilakukan IFC -anak usaha Bank Dunia itu- iklim bisnis Indonesia semakin baik menjadi peringkat ke-122. Padahal tahun sebelumnya Indonesia berada di peringkat ke-129. Pada laporan Doing Business 2008 malah lebih anjlok lagi, peringkat ke-123.